Unras Tolak Kenaikan Harga BBM,Herlina Bacakan Surat Pernyataan Sikap DPRD Mamuju Tengah

Mamuju Tengah - Menjawab tuntutan massa aksi, Anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju Tengah Herlina, jumpai massa aksi.

Sebelumnya, massa aksi mendatangi kantor DPRD Mamuju Tengah untuk melakukan Unjuk rasa (Unras) menuntut agar membuat pernyataan sikap menolak kenaikan subsidi BBM.

Baca juga: Ombusdman RI Minta Kemensos Tindaklanjuti LAHP, Berikut Temuan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Tersebut

Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mamuju Tengah itu melakukan aksi di depan kantor DPRD Mamuju Tengah Senin, 05 September 2022.

Unras yang berlangsung , sempat diwarnai aksi saling dorong antara aparat keamanan dari Kepolisian, Satpol-PP dan massa aksi.

Baca juga: Safari Ramadan ke Pessel, Buya Mahyeldi Buka Puasa Bersama Masyarakat Kapelgam Bayang

Perlu diketahui, massa aksi dalam orasinnya, menolak keras adanya kebijakan Pemerintah pusat menaikkan harga subsidi BBM.  

Anggota DPRD Mamuju Tengah dari fraksi PKS, Herlina, menemui sejumlah massa untuk membacakan surat pernyataan sikap atas penolakan kenaikan subsidi BBM.

Baca juga: Joko Widodo: Bangga Buatan Indonesia

Menurutnya, DPRD Mamuju Tengah ikut menolak kenaikan BBM yang dinilai membebani masyarakat.

Hal itu ditegaskan dalam surat pernyataan yang dibacakan di depan massa aksi.

Baca juga: Cek Kesiapan Pramusim MotoGP Mandalika, Kapolri Pastikan Pelaksanan Prokes Hingga Pengamanan

“Berdasarkan tuntutan aksi, kami dari DPRD Mamuju Tengah menolak opsi kenaikan BBM, ” ungkap Herlina.

Berikut isi surat pernyataan yang dibacakan anggota komisi II DPRD Mamuju Tengah, Herlina :

Baca juga: Erwan Agus Purwanto: Kinerja ASN Alami Peningkatan

1. Bahwa berdasarkan tuntutan Aliansi Pemuda Mahasiswa terkait kenaikan harga BBM tahun 2022 yang membebani rakyat, oleh karena itu DPRD Mamuju Tengah menolak dengan opsi kenaikan harga tersebut. Kami sarankan kepada pemerintah pusat untuk mencari opsi yang lain untuk menutupi subsidi kepada rakyat.

 2. Kami DPRD Mamuju Tengah akan mengawal dengan ketat subsidi yang dialihkan kepada masyarakat yang berbentuk BLT BBM senilai Rp 150 per orang yang tepat sasaran, serta subsidi yang dialihkan kepada pekerja yang gajinya dibawah Rp 3, 5 juta per bulan.

3. Kami akan mengawal kebijakan pemerintah terhadap pengalihan persiapan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada penerima bantuan pengalihan bantuan BLT BBM.